HUMAS POLRES KONAWE: June 2016

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SULAWESI TENGGARA

RESORT KONAWE

LAPORAN HASIL KEGIATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

SAT LANTAS POLRES KONAWE

I. Pendahuluan

1. Umum :

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik utamanya melalui pelayanan masyarakat dibidang penerbitan SIM secara rutin melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Satpas Sim Polres konawe . Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayana publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelaksanaan survey IKM yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Satpas Sim Polres Konawe juga merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik sebagaimana standarisasi ISO 9001:2008 yang telah didapat oleh Samsat Balikpapan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman dan acuan bagi Satpas Sim Satlantas polres konawe dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas mutu kinerja dilingkungan satpas Sim polres konawe dalam penerbitan Sim.

b. Tujuan

Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala dan sebagai bahan menetapkan kebijakan pelayanan publik dalam rangka meningkatan kualitas mutu pelayanan selanjutnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sebagai instrument penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan public dilingkungan Satpas Sim Polres konawe melalui penghitungan hasil survey IKM ( Indeks kepuasan Masyarakat)..

4. TATA URUT

I. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN HASIL YANG DICAPAI

III. ANALISA DAN EVALUASI

IV. HAMBATAN

V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI

1. Pelaksanaan kegiatan

Survey IKM diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Kerja pelayanan di Sim Sat lantas polres konawe dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survey IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survey IKM tersebut.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 15 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah,.

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

1. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

3. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

4. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

5. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

6. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

7. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

8. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

9. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

10. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

11. Kebersihan Lingkungan yaitu kondisi disekitar pelayanan yang bersih, rapi, dan terartur

12. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko‑resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14. Kebersihan Lingkungan yaitu kondisi disekitar pelayanan yang bersih, rapi, dan terartur

15. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko‑resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

2. Hasil yang ingin dicapai

Responden dipilih acak, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 29 orang dari jumlah Responder dengan memiliki kriteria pekerjaan, umur, jenis kelamin, suku, dan golongan, jenjang pendidikan yang berbeda – beda .

III. ANALISA DAN EVALUASI

Pesert Jumlah peserta sekitar 29 orang dari jumlah Responder dengan memiliki kriteria pekerjaan, umur, jenis kelamin, suku, dan golongan, jenjang pendidikan yang berbeda – beda

IV. HAMBATAN

a. Hambatan

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

b. Saran

Diharapkan kepada Ka, agar kegiatan kersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunya

V. P E N U T U P

Dari hasil pengolahan survey Indeks Kepuasan Masyarakat periode Juni 2016, diperoleh nilai IKM setelah dikonversi adalah 85,7, mutu pelayanan B, dan Kinerja Unit Pelayanan kategori baik.

Demikian laporan hasil akhir Indeks Kepuasan Masyarakat ini dibuat sebagai bahan informasi bagi pimpinan dan sebagai tolak ukur untuk mengambil kebijakan-kebijakan maupun upaya peningkatan mutu pelayanan dalam pelaksanaan tugas dimasa mendatang untuk terwujudnya POLRI yang mandiri dan dicintai masyarakat khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diwilayah KAb. Konawe.

Unaaha, 01 Juni 2016

KEPALA SATUAN LALU LINTAS

MUHAMMAD ALKA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86062093